Responsive Banner design
Home » » “Peran Politik Mahasiswa dalam Pemilu”

“Peran Politik Mahasiswa dalam Pemilu”


Komisi Pemilihan Umum berharap semua pihak termasuk mahasiswa dapat berkontribusi dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Untuk itu, diperlukan pemahaman yang utuh terhadap penyelenggaraan pemilu sebagai modal dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

Mahasiswa yang saat ini sangat akrab dengan media sosial seperti facebook, twitter, blog dan lain sebagainya diharapkan dapat membantu sosialisasi dan edukasi penyelenggaraan pemilu. Berbagai jenis media sosial yang ada saat ini sangat efektif sebagai alat sosialisasi. Harapan dari KPU itu sendiri adalah mahasiswa dapat membantu KPU melalui media sosial tersebut strategi yang ampuh saat ini untuk mendorong mahasiswa meningkatkan partisipasi masyarakat dengan cara mengajak mereka berpartisipasi secara langsung atau intinya menjadikan mereka sebagai bagian dari pelaksana sosialisasi pemilu.

Pada pemilu 2009, pihak KPU bersama sejumlah anak UI pernah mendatangi pasar dan pusat-pusat keramaian untuk melakukan sosialisasi pemilu. Para mahasiswa itu datang dan menemui masyarakat untuk menanyakan berbagai hal terkait dengan penyelenggaraan pemilu baik tahapan maupun calon-calon yang akan ikut bersaing memperebutkan kursi DPR, DPD dan DPRD dan Presiden atau kepala daerah. Awalnya memang ada resistensi karena para mahasiswa tersebut dianggap bagian dari salah satu partai, tapi setelah lama-kelamaan masyarakat tahu bahwa itu adalah mahasiswa dari UI. Meskipun demikian Mahasiswa perlu memahami substansi dan tahapan penyelenggaraan pemilu sehingga dapat mengajak yang lain untuk berpartisipasi. 

Mahasiswa sebagai Target Pasar Suara Partai Politik
Jumlah mahasiswa Indonesia saat ini baru 4,8 juta orang. Bila dihitung terhadap populasi penduduk berusia 19-24 tahun, maka angka partisipasi kasarnya baru 18,4 persen dari jumlah penduduk Indoensia yang ada. Untuk konteks untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat (Pilgub) 2013 sekurang-kurangnya DPT berjumlah 32.646.908 orang. Jumlah DPT mencapai 32,646 juta lebih itu menunjukkan adanya kenaikan 383.511 dibanding DPS (daftar pemilih sementara) yang ditetapkan KPU Jabar bulan lalu sebanyak 32.263.397 orang. 

Di Jawa barat sendiri terdapat 61 Universitas, 29 Politeknik, 188 Sekolah Tinggi dan 105 Akademi, total dari semua itu ada sekitar 383 perguruan tinggi. Ada empat Perguruan Tinggi Negeri yang besar di Jawa Barat, yakni Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Padjajaranpad), Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).  Pada tahun ajaran 2009/2010, jumlah mahasiswa di ITB 18.652, di IPB 19.778 dan di UPI 35.279 orang, sedangkan jumlah mahasiswa baru di Unpad 9.346 orang. Namun dari semua itu, perkiraan jumlah mahasiswa di jawa barat tidak lebih dari angka satu juta orang. Jika tidak sampai pada satu juta maka sejatinya mahasiswa bukanlah target utama pasar (suara) partai politik.

Posisi dan peran mahasiswa dalam pemilu.
Kalau kita menggambarkan piramida masyarakat dalam konteks kontrol sosial maka posisi mahasiswa sendiri sebenarnya berada pada Midle class (kelas pertengahan). Posisi “kelas tengah ini artinya mahasiswa ada berada pada posisi pertengahan antara penguasa dan masyakat. Sehingga jika ditanyakan apakah posisi mahasiswa ini strategis, maka tentu dapat kita katankan bahwa posisi mahasiswa ini snagat strategis.

Gambaran strategis ini di karenakan,  mahasiswa berada pada posisi yang akan menyampaikan aspirasi masyarakat yang kepada penguasa, sepenuhnya kepercayaan masyarakat akan di berikan kepada mahasiswa karna masyarakat menganggap bahwa mahasiswa adalah satu elemen masyarakat yang idealis dan akan siap membela hak-hak dan kepentingan masyakat. Atau dengan kata lain mahasiswalah yang akan membela mati-matian rakyat atas kezaliman penguasa.

Disatu sisi, elit politik baik itu yang tidak tergabung dengan partai politik maupun yang tergabung dalam partai politik membutuhkan dukungan/suara masyarakat untuk mengantarkan mereka menujuk puncak kekuasaan. Artinya, salah satu cara untuk masuk ketengah masyakat para elit politik membutuhkan mahasiswa untuk menjadi corong mengkampanyekan diri mereka, agar diri mereka di kenal dan dan didukung oleh masyarakat. Nah, yang harus di pahami adalah salah satu cara bagi elit politik untuk mengambil hati mahaiswa untuk menjadi corongnya adalah dengan mengiming-imingkan harta dan tahta.

Peran Organisasi Mahasiswa
Setelah KPU telah memberikan lampu hijau untuk 10 partai politik peserta Pemilu 2014 untuk berkampanye maka ada persyaratan yang harus di penuhi oleh setiap parpol yang lolos verifikasi. Persyaratan itu diantaranya adalah kewajiban bagi parpol untuk terlebih dahulu mendaftarkan kepada KPU, terhadap nama-nama pengurus, juru kampanye, organisasi sayap parpol, event organizer, serta orang seorang yang akan ditunjuk secara resmi sebagai pelaksana kampanye.

Tidak bisa di pungkiri ada beberapa partai politk yang mempunyai organisasi sayap mahasiswa atau bisa kita sebut sebagia gerakan mahassiswa baik itu di akui secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Gerakan mahasiswa yang notabene menjadi sayap mahasiswa  dari partai politik tentu akan mengkampanyekan visi dan misi politik dari partai politik tersebut, sehingga sering kali ini juga sebenarnya yang membuat gerakan mahasiswa yang awalnya idealis,kemudian bergeser cenderung pragmatis diakibatkan harus mengikuti kebijakan partai politiknya, karena semuanya bisa di korbankan untuk memenuhi kepentingan parpol.

Selain itu yang harus kita pahami adalah organisasi mahasiswa di Indonesia dapat dikategorikan ke dalam 2 jenis, yaitu organisasi mahasiswa intrakampus dan ekstrakampus. Jika gerakan mahasiswa sering kita kategorikan sebagai organisasi mahasiswa ekstrakampus, maka yang termasuk dalam organisasi mahasiswa intrakampus adalah BEM, HIMA dan LDK dalam kampus. Organisasi mahasiswa intrakampus semacam ini terkadang juga dimanfaatkan meskipun tidak secara terang-terangan.
    
Hubungan Mahasiswa dan Partai Politik
Sebagai bagian dari periode hidup, kehidupan kampus hanya bersifat sementara dan sangat singkat bagi mahasiswa. Bagi mahasiswa yang mempunyai sifat dan kecenderungan memperhatikan kehidupan masyarakat, mereka akan sellau mengaktifkan diri mereka dalam sebuah organisasi mahasiswa, baik itu intra maupun ekstra kampus. Setelah kaktifan di organisasi mahasiswa yang sing sekitar 4-5 tahun, maka mahaisswa membutuhkan kendaran politik lanjutan untuk tetap bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat, maka pilihan itu tentu saja dengan cara bergabung dengan partai poltik. Karena dengan menggunakan parpol sebagai kendaraan politik memudahkan bagi mahasiswa tadinya untuk merealisasikan ide-idenya.

Yang menjadi pertanyaan adalah apakah idealisme mahasisawa tersebut sama dengan idealisme partai politik yang ada? jika sama, maka dapat dipastikan mahasiswa tersebut akan bergabung dengan partai politk.  Nah, yang menjadi masalah adalah jika tidak ada satupun partai politik yang sama dengan idealismenya maka akan ada tiga kemungkinan, pertama, dia akan membuat partai politik sendiri, kedua, dia akan mencalonkan diri melalui jalur independen dan yang ketiga adalah akan merealisasikan idealismenya tadi dengan tidak bergabung dalam politik praktis, tetapi dengan membuat LSM, Lembaga kemanusiaan, atau yang lainnya. Tapi yang hatus kita pahami adalah apapun aktivitas dari mahasiswa tersebut jika ia mempunyai pengaruh maka sesungguhnya itu adalah aktivitas politik, kenapa? Karena politik itu adalah aktivitas bagaimana cara mempengaruhi orang lain.

Kemana Arah Keberpihakan Mahasiswa?
Keberpihakan mahasiswa tidak bisa diarah kepada masyarakat atau kepentingan partai. Karena sejatinya, masyarakat juga banyak yang awam tentang apa yang sesungguhnya mereka butuhkan dalam hidup ini, semua itu harus di kembalikan pada idealisme mahasiswa yang memang itu menjadi kebutuhan mendesak masyarakat. Nah, kata kunci dari kebutuhan masyakat itu adalah bagaimana mereka hidup dengan kemulian yang hakiki tidak berada penindasan.
 
                                                                                Imaduddin Al Faruq

                                                                                 Arsitek Politik
 


0 comments:

Post a Comment