Skenario Penghapusan Subsidi Energi

          Setelah kemarin pemerintah membuat opini untuk menggiring masyarakat percaya terhadap opini yang pemerintah bangun, dimana mereka mengatakan bahwa subsidi BBM membebani rakyat. Kini pemerintah kembali melemparkan opini yang sama pada subsidi TDL, pemerintah menganggap bahwa subsidi listrik ini salah sasaran. Melalui Dirjen Kelistrikan kementerian ESDM-nya, pemerintah membenarkan bahwa subsidi listrik untuk kelompok industri mencapai Rp. 19,9 Trilyun. Jumlah tersebut  sekitar 25 persen dari total subsidi listrin APBN 2013 sebesar 78,63 Trilyun.

          Hal yang sama juga sebelumnya telah dibangun oleh pemerintah terhadap subsidi BBM. Awalnya pemerintah beranggapan bahwa subsidi BBM ini membebani APBN, kemudian pemerintah memunculkan opini ke tengah-tengah masyarakat bahwa subsidi BBM ini justru lebih banyak di nikmati oleh orang-orang yang mampu atau kaya. Dari sinilah kemudian pemerintah memberikan usulan untuk menaikan harga BBM, dan akhir dari semua itu pemerintah kemudian mencoba membangun opini seakan-akan tidak cukup hanya dengan menaikkan harga BBM karena subsidi BBM ini tetap saja membebani APBN negara, sehingga pemerintah berkesimpulan perlunya untuk menghapus subsidi BBM tersebut. Opini saat ini digiring untuk memaklumkan hal itu, dengan menggunakan kepanjangan tanganannya pemerintah seperti para menteri, akademisi, dan birokrat daerah-daerah agar masyarakat memaklumi penghapusan Subsidi BBM ini. Misalnya saja melalui Komite Ekonomi Nasional (KEN) yang mengajukan usul kepada pemerintah untuk menghapus subsidi BBM untuk kendaraan pribadi dari pada menaikkan harga BBM. Bukan hanya KEN, Ketua Asosiasi Pemerintah Propinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Syahrul Yasin Limpo mengusulkan kepada pemerintah untuk mengalihkan subsidi BBM ini secara bertahap dan dialihkan ke sektor yang lainnya.

          Kesimpulannya, pemerintah ingin mencoba membangun skenario yang sama atas perlakuan dua jenis energi ini, dengan cara mencari alasan sebanyak-banyaknya untuk menghapus subsidi energi ini. Jika subsidi BBM ingin dihapuskan dengan alasan subsidi ini salah sasaran, maka perlakuan yang sama akan dipakai oleh pemerintah terhadap subsidi listrik. Yang membedakan hanya pada objek, subsidi BBM ini salah karena dinikmati orang kaya sedangkan subsidi listrik salah karena dinikmati oleh perusahaan  industri. Namun inti atau substansi yang ingin pemerintah sampaikan bahwa subsidi ini salah, jadi sebaiknya  dihapuskan saja. Apalagi frame dari awal pemerintah adalah subsidi itu pasti membebani APBN. Hal tersebut diakui langsung oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal  Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro. Beliau mengatakan subsidi energi akan terus mengganggu karena sebagian APBN mengarah kesana,  bahkan dia beranggapan kini APBN terancam dengan adanya subsidi ini.

          Dalam sistem kapitaslime ‘murni’, negara hanya berperan untuk melindungi kebebasan individu untuk bersaing secara bebas menjalani hidup ini, negara tidak berkewajiban untuk memberikan subsidi kepada warganya untuk hidup. Namun sekali lagi untuk menjaga agar sistem ini bisa bertahan maka negara tidak punya pilihan kecuali memberikan sedikit subsidi kepada rakyatnya. Karena dengan begitu rakyat bisa tenang dan sistem ini bisa bertahan, tetapi yang umat ini harus pahami adalah sistem ini tidak akan mungkin akan diam dan tenang kecuali menampakan kembali jati dirinya sebagai sistem rakus. Karenanya berbagai upaya akan dilakukan untuk melepaskan warga negaranya untuk bisa hidup sendiri tanpa peran negara. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menghilangkan subsidi energi ini, dengan berbagai macam alasan.  

          Alasan yang sering kali dilontarkan oleh pemerintah dan algojonya adalah subsidi energi tersebut sebaiknya dialihkan untuk pembangunan infrastruktur dan pembangunan sosial. Pertanyaannya adalah betulkah jika subsidi ini dialihkan untuk pembangunan maka akan terjadi perbaikan dan mampu mensejahterahkan rakyat?  Dalam buku Analisis Kebijakan Publik karya Edi Suharto Ph.D. Beliau mengatakan sejarah juga menunjukkan bahwa kapitalisme bukanlah piranti paripurna yang tanpa masalah. Selain gagasan (kapitalisme) itu menyesatkan, terdapat banyak agenda pembangunan yang tidak jernih mengalir dalam arus sungai kapitalisme. Masalah seperti perusakan lingkungan, meningkatnya kemiskinan, melebarnya kesenjangan sosial, meroketnya pengangguran dan merebaknya pelanggaran HAM serta banyaknya masalah degradasi moral lainnya di tenggarai sebagai dampak langsung maupun tidak langsung dari beroperasinya sistem ekonomi kapitalistik.

          Tuduhan tersebut bukanlah tanpa bukti, berdasarkan studi di negara-negara berkembang, Haque dalam Restructuring Development Theories and Policies (1999) menunjukkan bahwa kapitalisme bukan saja telah gagal mengatasi krisis pembangunan, melainkan justru lebih memperburuk kondisi sosial-ekonomi di dunia ketiga. Artinya adalah hal yang mustahil jika pembangunan itu akan selaras dengan tingkat kesejahteraan rakyat, karena pembanguan infrastruktur dan pembangunan sosial tetap saja melibatkan para kapitalis dan penguasa negeri ini yang rakus.

          Umat islam harus memahami, konteks permasalahan mereka adalah diterapkannya sistem kapitalisme ini, yang menghilangkan kewajiban negara untuk mengurusi urusan umatnya, mensejahterakan warganya, dan mengarahkan mereka untuk hidup di dengan kemulian. Karenanya tidak ada pilihan bagi kita kecuali menghancurkan sistem ini dengan perlawanan pemikiran hingga islam diterapkan kembali dalam satu intitusi negara yakni khilafah. Dengan itu kehidupan islam akan berjalan kembali ditengah-tengah umat ini, dan akan memberikan umat ini kemulian dan kesejahteraan. InsyaAllah.!

Imaduddin Al Faruq

Aktivis Gema Pembebasan

Kota Bandung